Pengawasan Rutin WKPT Tanjungkarang YM Bpk. Dr. Ridwan Mansyur, SH., MH.
Selasa, 03 Desember 2019 bertempat di kantor Pengadilan Negeri Liwa Kelas II telah dilaksanakan pemeriksaan rutin oleh Tim dari PT Tanjungkarang yang diketuai oleh YM Bpk. Dr. Ridwan Mansyur, SH., MH.(Wakil Ketua PT Tanjungkarang) dan beranggotakan YM Bpk. Martinus Bala, SH, YM Bpk. Suwono, SH, SE., Bpk Ketut Korda, SH., dan Ibu Sofie Dewi, SE., M.S.Ak,.
Dalam acara review singkat hasil temuan pemeriksaan, YM Dr. Ridwan Mansyur, SH., MH. mengapresiasi kinerja dari penangan perkara pada Pengadilan Negeri Liwa yang masuk peringkat 5 besar sewilayah PT Tanjungkarang. Namun, dibeberapa sektor kekurangan fasilitas menjadi hal dasar temuan pemeriksaan kali ini hal ini menjadi masukan untuk perencanaan penganggaran kedepan.
Dalam kesempatan ini pula beliau mempresentasikan inovasi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang disebut DILAN (Digital Melayani) dengan harapkan dapat memotivasi Pengadilan Negeri Liwa untuk melakukan inovasi pula dalam melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan. Untuk lebih jelas tentang apa itu DILAN (Digital Melayani) PT Tanjungkarang, dapat dilihat pada link berikut:
Pembinaan oleh KPT Tanjungkarang YM. Bpk. H. CHARIS MARDIYANTO S.H.,M.H
Senin, 02 Desember 2019 Ketua Pengadilan Negeri Liwa Bpk. Yuli Artha Pujayotama, SH., MH. dan seluruh jajarannya, menyambut kedatangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dan rombongan. Dalam kesempatan ini Ketua PT Tanjungkarang, YM Bpk. H. CHARIS MARDIYANTO SH., MH., dijadwalkan untuk melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan integritas Pengadilan Negeri Liwa dalam melayani masyarakat pencari keadilan.
Ikut serta pula dalam rombongan ini Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang YM. Bpk. Dr. Ridwan Mansyur, SH., MH., 2 orang Hakim Tinggi Pengawas, Panitera PT Tanjungkarang, Sekretaris PT Tanjungkarang, Staff Pengawas serta beberapa anggota Dharmayukti Karini Lampung. YM. Bpk. Dr. Ridwan Mansyur, SH., MH., akan melakukan pengawasan rutin terhadap kinerja Pengadilan Negeri Liwa dimana pengawasan rutin dijadwalkan diadakan esok harinya.
YM. Bpk. Charis Mardiyanto, SH., MH, mengingatkan dengan sangat akan 4 paket kebijakan Mahkamah Agung RI yaitu: Perma Nomor 7,8,9 Tahun 2016 serta Maklumat Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017. Dimana semuanya menyangkut tentang Pembinaan serta Pengawasan guna menjaga integritas Pengadilan yang mengikat setiap personil jajaran Mahkamah Agung serta 4 Badan Peradilan dibawahnya.
Rapat Bulanan 14 September 2019
Liwa Kabupaten Lampung Barat, Pada hari ini Kamis tanggal 14 September 2019 pukul 09.00 Wib bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Liwa Kelas II mengadakan Rapat Rutin Bulanan, dimana dalam Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Liwa Bpk. YULI ARTHA PUJAYOTAMA, SH., MH., dan diikuti oleh seluruh hakim, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, Pegawai dan Honorer Pengadilan Negeri Liwa.
MAHKAMAH AGUNG BUKA LOWONGAN 2.104 CPNS, INI FORMASINYA
Jakarta—Humas: Menindaklanjuti Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 487 Tahun 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2019, Mahkamah Agung akan membuka pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) mulai 14 November mendatang.
Berdasarkan keputusan Kemenpan RB tersebut, Mahkamah Agung mendapatkan alokasi CPNS sebanyak 2.104 formasi. Berdasarkan rilis pengumuman yang dikeluarkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung, alokasi 2.104 formasi tersebut akan dibagi menjadi empat kualifikasi formasi, yakni sebanyak 210 dialokasikan untuk pelamar kategori Cumlaude. “(Mereka ini adalah) lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri dengan predikat “Dengan Pujian”/Cumlaude dan berasal dari Perguruan Terakreditasi A/Unggul serta Program Studi Terakreditasi A/Unggul pada saat kelulusan,” jelas A. S. Pudjoharsoyo, Sekretaris Mahkamah Agung yang sekaligus bertindak selaku Ketua Panita Seleksi.
Selain itu, sebanyak 43 lowongan akan diperuntukkan bagi penyandang disabilitas, yakni pelamar yang menyandang disabilitas fisik pada anggota gerak kaki (tugkai). Sebanyak 10 lowongan diperuntukkan bagi putra/putri Papua dan Papua Barat, yakni pelamar keturunan Papua/Papua Barat berdasarkan garis keturunan orang tua (salah satu atau kedua orang tua) asli Papua.
Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Lebih LanjutPencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung
Pencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia
Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi
Pencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas